Kendari–kendaripos.com—Polemik distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kota Kendari kembali menjadi sorotan publik. Antrean panjang di sejumlah SPBU yang kerap memicu kemacetan dan keresahan pengguna jalan mendorong berbagai pihak mendesak adanya langkah konkret dari pemerintah daerah.
Presidium KOPDA Sultra-Indonesia, Angriy Sultra, secara tegas meminta DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) segera membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) yang melibatkan Hiswana Migas serta para pemangku kepentingan terkait.
Menurut Angriy, pembentukan Satgasus sangat penting untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU, sekaligus memperketat pengawasan distribusi BBM dari depot Pertamina di wilayah Kendari.
“Kami mendesak DPRD Sultra dan pemerintah daerah agar tidak tinggal diam. Segera bentuk Satgasus yang bekerja nyata di lapangan, melakukan sidak langsung ke SPBU, memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan, serta mencegah antrean panjang yang meresahkan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, lemahnya pengawasan berpotensi memicu berbagai persoalan, mulai dari distribusi yang tidak tepat sasaran hingga dugaan praktik penyelewengan. Kondisi tersebut dinilai semakin memperburuk situasi di tengah tingginya kebutuhan BBM masyarakat.
Lebih lanjut, Angriy juga menyoroti peran Hiswana Migas yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian distribusi BBM di lapangan.
“Kami melihat fungsi Hiswana Migas belum berjalan optimal. Padahal, lembaga ini memiliki peran strategis dalam memastikan penyaluran BBM sesuai regulasi. Jika pengawasan lemah, potensi penyimpangan akan semakin besar,” ujarnya.
KOPDA Sultra-Indonesia menilai sinergi antara pemerintah daerah, Hiswana Migas, aparat penegak hukum, serta pihak Pertamina sangat dibutuhkan guna menciptakan sistem distribusi BBM yang transparan, adil, dan tepat sasaran.
Selain itu, pembentukan Satgasus diharapkan mampu memastikan ketersediaan stok BBM di seluruh SPBU tetap aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat, khususnya di Kota Kendari dan sekitarnya. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah kepanikan publik serta menjaga stabilitas aktivitas ekonomi.
berharap adanya tindakan tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan pelanggaran dalam distribusi BBM. Penegakan aturan yang konsisten dinilai menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem distribusi energi di daerah.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait belum dapat dikonfirmasi. Namun demikian, hak jawab dan hak koreksi tetap terbuka bagi semua pihak yang disebutkan apabila di kemudian hari ingin memberikan klarifikasi.
(Redaksi)
