Jakarta – Kendaripos. || DPP Ikatan Pemuda Nusantara – Ikatan Pemuda Nusantara (IKN) mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI serta Kementrian Energi Migas, Mineral dan Batu Bara untuk melakukan evaluasi terkait dugaan pertambangan ilegal yang kerap kali terjadi diprovinsi sulawesi tenggara khusus nya dikabupaten konawe utara, konawe selatan, kolaka, dan kolaka timur.
Menurut Irsan Aprianto Ridham, Contohnya seperti yang telah terjadi d WIUP PT. Antam Tbk dimana kerap kali terjadi aktivitas pertambangan ilegal dan juga tindak pidana korupsi (Grativikasi) sehingga mengakibatkan kerugian negara bagaimana tidak beberapa bulan yang lalu sulawesi tenggara baru saja digemparkan akan gejolak yang ditimbulkan oleh perusahaan peranakan Kementrian BUMN tersebut dengan total kerugian negara ratusan millyar sampai puluhan triliun.
“Perusahaan Tambang Antam Tbk ini sudah beberapa kali menjadi tempat atau lumbung bagi para mafia tambang dan juga koruptor untuk meraup kekakayaan serta keuntungan disektor pertambangan”.
“Kami juga mendesak aparat penegak hukum di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera mengambil langkah hukum terkait tindak pidana kejahatan yang terjadi disektor pertambangan yang telah mengakibatkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Agar kedepan nya hal seperti ini tidak terulang lagi dan tidak lagi merugikan masyarakat serta negara,” ujarnya.
Selain itu, Irsan Aprianto meminta pihak instansi dan institusi terkait agar ikut serta merta dalam rangka menegakan hukum disektor pertambangan apalagi mengingat bahwa penghasil dan penyumbang ekonomi terbesar negara berasal dari sektor pertambangan.
DPP IKATAN PEMUDA NUSANTARA Berharap Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Segera Bertindak Tegas Untuk Menuntaskan Kasus Kasus ini dan Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Di Provinsi Sulawesi Tenggara.@Red
