KENDRIPOS.COM: KONAWE – Isu kemiskinan dan perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi sorotan utama dalam rapat penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Konawe tahun anggaran 2024, yang digelar di Gedung DPRD Konawe, Senin (5/5/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Konawe, Nuryadin Tombili, dan dihadiri oleh Tim Panitia Khusus (Pansus) yang diketuai oleh Ginal Sambari. Anggota Pansus lainnya antara lain H. Majenuddin, Dedy, Kristian Tandabioh, Joni Pisi, Susi Sri Hartinah, Selviana, dan Fakruddin. Jajaran Pemerintah Kabupaten Konawe juga hadir, termasuk Sekretaris Daerah Ferdinand serta para kepala OPD.
Dalam pemaparan laporan, anggota Pansus, Fakruddin, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024, Kabupaten Konawe dipimpin oleh dua pejabat bupati: Harmin Ramba (Januari–Agustus) dan Stanley (Agustus–Desember).
Secara umum, realisasi APBD Konawe 2024 menunjukkan kinerja positif. Dari target pendapatan sebesar Rp1,85 triliun, terealisasi sebesar Rp1,84 triliun atau 99,48 persen. Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar Rp1,75 triliun dari alokasi Rp1,82 triliun. Dengan demikian, tercatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp57,96 miliar, berdasarkan laporan realisasi anggaran (LRA) yang masih bersifat un-audited.
Namun, Fakruddin menyoroti dua indikator makro ekonomi yang menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah, terutama di bawah kepemimpinan Bupati Yusran Akbar saat ini.
Pertama, angka kemiskinan di Konawe justru mengalami kenaikan tipis, dari 13,02 persen pada 2023 menjadi 13,25 persen di 2024. Kedua, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan cukup tajam, dari 22,52 persen menjadi 11,82 persen.
“
Dua indikator ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Meski tren lainnya menunjukkan perbaikan, kemiskinan dan perlambatan ekonomi harus segera ditangani,” kata Fakruddin dalam rapat.
Adapun indikator lainnya menunjukkan perkembangan positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 73,88 menjadi 74,50. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun dari 3,09 persen menjadi 2,95 persen. Pendapatan per kapita naik dari Rp67,88 juta menjadi Rp75,70 juta, dan pengeluaran per kapita juga meningkat. Ketimpangan pendapatan (gini ratio) membaik dari 0,309 menjadi 0,302.
Dengan pencapaian yang ada, Pansus berharap Bupati Yusran akbar dapat menjadikan data ini sebagai pijakan untuk menyusun kebijakan strategis ke depan, terutama dalam upaya menekan angka kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sebagaimana diketahui, Bupati Yusran saat ini tengah gencar-gencarnya memperkuat basis ekonomi daerah dengan pemberdayaan UMKM dan pertanian. Dua hal tersebut ia diharapkan dapat menjadi penunjang kemandirian ekonomi daerah. (Laporan miton
