KONAWE-KENDARIPOS.COM-DPRD saat menggelar RDP terkait nasib ribuan tenaga honorer yang hingga kini belum terakomodasi dalam formasi PPPK.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib ribuan tenaga honorer yang hingga kini belum terakomodasi dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dukungan politik itu disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd, MM, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama ratusan tenaga kesehatan.
“Kami ada di sini karena kalian semua. Olehnya itu kita akan berjuang bersama. DPRD Konawe mendukung pengangkatan PPPK Paruh Waktu bagi tenaga honorer yang memenuhi syarat,” kata Made Asmaya, Kamis, 18/9/2025.
RDP Dihadiri Perwakilan Pemda dan Tenaga Kesehatan
RDP tersebut dihadiri Asisten III Setda Konawe, Mudarman yang mewakili Bupati Yusran Akbar, serta Rahmayani Ultri yang mewakili Kepala BKPSDM. Turut hadir pula para kepala Puskesmas dan ratusan tenaga kesehatan dari berbagai wilayah di Kabupaten Konawe.
Dalam forum itu, aspirasi tenaga kesehatan disampaikan secara terbuka, mulai dari keterbatasan formasi, beban kerja yang tinggi, hingga harapan agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti pengangkatan PPPK Paruh Waktu.
Aspirasi Tenaga Teknis Ikut Disuarakan
Tak hanya dari tenaga kesehatan, dukungan serupa juga ditegaskan DPRD Konawe ketika menerima aspirasi tenaga honorer teknis. I Made Asmaya, yang juga politisi PDI Perjuangan, menegaskan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam melihat perjuangan para honorer yang sudah lama mengabdi.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa pengangkatan PPPK harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
“Poinnya, kami akan perjuangkan agar semua yang bersyarat itu diangkat. Tetapi kita juga harus sepakat untuk tidak menuntut gaji di luar kemampuan Pemda. Kita harus sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” ujarnya, yang langsung disambut teriakan “sepakat” dari massa aksi.
Data Tenaga Honorer di Konawe
Berdasarkan data Pemda Konawe, hingga kini sudah ada 7.478 tenaga honorer yang resmi diangkat menjadi PPPK. Mereka terdiri atas 1.992 tenaga guru, 1.727 tenaga kesehatan, dan 3.759 tenaga teknis.
Meski begitu, masih ada 4.051 tenaga honorer lainnya yang belum terakomodasi. Jumlah itu meliputi 661 tenaga guru, 638 tenaga kesehatan, dan 2.752 tenaga teknis. Mereka inilah yang saat ini memperjuangkan agar bisa diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
DPRD akan Gelar RDP dengan Tenaga Guru
Selain dengan tenaga kesehatan dan teknis, DPRD Konawe juga telah menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat bersama perwakilan tenaga guru.
Agenda ini digelar sebagai bentuk komitmen DPRD untuk mendengar langsung aspirasi semua unsur tenaga honorer di daerah. Made Asmaya juga menegaskan, DPRD Konawe akan terus bersinergi dengan Pemda untuk mencari solusi terbaik.
Menurutnya, tenaga honorer yang selama ini bekerja di garda terdepan pelayanan publik harus mendapat kepastian status dan penghidupan yang layak.
“Kami ingin perjuangan ini menghasilkan keputusan yang adil, tidak hanya bagi satu kelompok, tapi untuk semua tenaga honorer yang telah lama mengabdi untuk Konawe,” pungkasnya.laporan redaksi
