KONAWE-KENDARIPOS.COM – Isu mengenai adanya “honorer siluman” yang belakangan ramai diperbincangkan publik dan media sosial akhirnya terbantahkan. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) konawe secara resmi menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan merupakan hoaks atau tidak betul, september/22 /9/2025
Dalam aksi yang di lakukan pengurus besar himpunan aktivis muda konawe raya di depan kantor BKSDM yang di temui langsung oleh Kepala BKSDM, PA SUPARJO, menegaskan bahwa seluruh tenaga honorer yang tercatat dalam database pemerintah telah melalui proses verifikasi administrasi dan faktual yang ketat.
“Kami pastikan tidak ada yang disebut honorer siluman. Yang terjadi adalah adanya ketidaksesuaian data akibat keterlambatan pembaruan status pegawai di beberapa unit kerja. Ini sedang kami benahi,” ungkap pa suparjo
Pernyataan ini muncul setelah viralnya informasi di media sosial dan sejumlah pemberitaan yang menyebutkan bahwa terdapat ratusan tenaga honorer “fiktif” yang lolos dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa pernah aktif bekerja.
Menurut kepala BKSDM atas nama agus salim misman tidak pernah honor dan tidak pernah mendaftar p3k atau lolos p3k paruh waktu di sekertarian DPRD karna kami telah memeriksa data yang lolos adapun nama agus salim yang lolos p3k di sekertarian DPRD memang dia betul honor sebagai tim ITE sekertariat DPRD bukan stap ketua DPRD seperti yang di maksud di media
PB. HAM. KONAWE RAYA Menagaskan Tuduhan Ini Cederai Nama Baik Honorer yang sedang memperjuangkan nasipnya yang sampai belum ada kepastian dan kejelasan.
Menyikapi berkembangnya tuduhan tersebut, Tim Hukum dari himpunan aktivis muda konawe raya (PB. HAM.KR) menyatakan bahwa mereka akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan informasi palsu atau hoax yang dapat menimbulkan kegaduhan di tengah perjuangan sodara kita dalam menuntut kejelasan nasib mereka
“Kami menilai ini bukan lagi sekadar kesalahan informasi, tapi sudah masuk dalam kategori pencemaran nama baik kami akan melaporkan di polres konawe atas dugaan pencemaran nama baik serta dugaan penyiaran berita bohong di muka publik yang berpotensi membuat kegaduhan di tengah aksi-aksi perjuangan calon p3k di konawe,” ujar tim hukum PB.HAM.KR
tuduhan “honorer siluman” tidak hanya merusak nama baik individu dan lembaga, tapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem rekrutmen pemerintah daerah kab.konawe
PB.HAM.KR DAN BKSDM mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap isu yang belum terverifikasi dan mendorong semua pihak untuk menyaring informasi sebelum menyebarkannya karena Pemerintah daerah juga telah membentuk tim audit internal untuk kembali mengecek data honorer di seluruh instansi sebagai langkah antisipatif dan transparansi publik.laporan redaksi
