Jakarta-kendaripos.com-31 Oktober 2025 — Ikatan Mahasiswa Peduli Hukum Sulawesi Tenggara (IMPH Sultra) menyampaikan desakan keras kepada manajemen PT. Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) untuk segera memutus kontrak kerja sama dengan PT. Awwab Juan Group (AJG).
Desakan tersebut muncul setelah adanya dugaan kuat bahwa PT. AJG menyuplai material berupa pasir yang berasal dari aktivitas penambangan ilegal (galian C tanpa izin) ke dalam kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) milik PT. IPIP di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Ketua Umum IMPH Sultra, Rendy Salim, menegaskan bahwa praktik tersebut dapat merusak citra investasi yang sehat dan mencederai prinsip penegakan hukum di daerah, khususnya bagi PT. IPIP sebagai pelaksana proyek strategis nasional.
“Kami meminta PT. IPIP untuk bertanggung jawab penuh dan segera memutus kerja sama dengan PT. Awwab Juan Group. Tidak boleh ada kompromi terhadap praktik ilegal yang merugikan masyarakat dan negara,” tegas Rendy Salim.
IMPH Sultra juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan jaringan suplai material ilegal yang diduga melibatkan sejumlah pihak.
Dalam pernyataannya, IMPH Sultra secara khusus meminta APH untuk menelusuri keterlibatan Bendahara Partai Gerindra Kabupaten Kolaka, yang diketahui menjabat sebagai Komisaris PT. Jaya Mineral Pomalaa (JMP). PT. JMP diduga bekerja sama dengan PT. AJG dalam proses penyediaan dan penyaluran material pasir ilegal ke proyek PT. IPIP. Dugaan ini menimbulkan indikasi adanya rantai pasokan terorganisir yang menjadi celah masuknya material tanpa izin ke proyek strategis nasional tersebut.
“Kami menduga kuat bahwa ini merupakan jaringan yang terstruktur. APH harus memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang terlibat, termasuk bendahara partai Gerindra selaku komisaris PT. JMP, agar praktik ilegal ini dapat diungkap secara tuntas,” tambah Rendy.
IMPH Sultra menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan tidak tebang pilih terhadap semua pihak yang terbukti terlibat. Selain itu, organisasi ini juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi status PSN PT. IPIP apabila terbukti adanya pembiaran atau keterlibatan perusahaan dalam penggunaan material ilegal.
“Kami berharap pemerintah dan APH dapat menindak tegas semua pihak yang mencederai hukum dan merusak tatanan investasi nasional. PSN seharusnya menjadi contoh praktik pembangunan yang bersih dan berintegritas,” tutup Rendy.
