KONAWE,,KENDARIPOS.COM– Proyek pembangunan Gedung Serba Guna di Desa Rawua, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), menuai sorotan publik akibat keterlambatan penyelesaian. Padahal, Pemerintah Desa telah mengucurkan dana ratusan juta rupiah dari Dana Desa (DD).
Meski direncanakan selesai pada 2025 dan pengerjaan dimulai secara bertahap sejak 2024, hingga kini fisik bangunan masih terbengkalai tanpa progres signifikan. Kondisi ini memicu tanda tanya masyarakat atas transparansi penggunaan anggaran dan akuntabilitas proyek.
Proyek Tertunda, Masyarakat Kecewa
Ketua Projo Konawe, Abidin Slamet, menyatakan kekecewaannya. Menurutnya, dengan anggaran lebih dari Rp400 juta, seharusnya gedung tersebut sudah bisa berfungsi optimal.
“Dana yang digelontorkan tidak sedikit. Kami heran mengapa hingga kini belum selesai, tegas Abidin.
Ia juga mempertanyakan pertanggungjawaban keuangan desa, merujuk pada **PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Pada Pasal 70 disebutkan bahwa pertanggungjawaban penggunaan dana desa harus disampaikan ke Bupati melalui Camat setiap tahunnya. Apakah ini sudah dilakukan? Lalu, dalam ayat (2) dijelaskan bahwa laporan harus diserahkan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Sekarang sudah Mei, mestinya sejak Maret lalu semua laporan terkait APBDes, termasuk proyek ini, sudah selesai, paparnya.
Abidin mengancam akan melaporkan ke aparat penegak hukum (APH) jika ditemukan indikasi penyimpangan.
Kades Diam, Warga Desak Audit
Hingga saat ini, Kepala Desa Rawua belum memberikan tanggapan resmi terkait mangkraknya proyek ini. namun, warga mendesak Pemerintah Desa dan Kabupaten Konawe untuk segera mengambil langkah konkret, baik mempercepat pengerjaan maupun mengaudit penggunaan dana. Desa
Kami butuh gedung ini untuk kegiatan desa. Jangan sampai dana sebesar terbuang percuma ujar seorang warga.
Sejumlah pihak juga mendorong Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Inspektorat Kabupaten Konawe untuk turun tangan mengaudit proyek ini. Jika ditemukan indikasi penyelewengan, masyarakat meminta oknum yang bertanggung jawab ditindak tegas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Konawe. Namun, desakan agar proyek ini diselesaikan tanpa pemborosan anggaran terus menguat dari berbagai kalangan. : laporan redaksi
